inspektorat daerah adalah. dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. inspektorat daerah adalah

10. Alamat: Jl. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. Sekretariat : inspektorat daerah dalam melakuakan pengawasan dapat berjalan maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari inspektorat daerah dami optimalisasi tugas bdan tanggungjawab. 27 tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerahMenurut H. 5. Tim Pemeriksa/Audit adalah Tim yang dibentuk terdiri atas Pengendali Mutu/Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan. 16. 4. pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Dalam menyusun organisasi perangkat daerah harus memperhatikan. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali adalah Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal, yang merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang penting dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Koordinasi dipimpin oleh Inspektur Hermawan Setiaji, SIP, MH dan dihadiri oleh personil dari 8 Desa yang akan diperiksa yaitu Desa Tirtosari, Desa Tirtomulyo, Desa Argosari, Desa. Lebih lanjut kebijakan. Tujuan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah oleh APIP Provinsi/kabupaten/kota adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa: a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan dan pemeriksaan" adalah melakukan tindakan. Media aduan digital untuk Masyarakat Kabupaten Pati. LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. 7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembagaInspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Sejak LKPP berdiri pada tahun 2007, LKPP belum memiliki pengawas internal lembaga atau yang disebut sebagai Inspektorat hingga Tahun 2014. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerianyang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota. KPK SIG 2. Tugas Inspektorat Wilayah I seperti tercantum pada BAB X Bagian ketiga Pasal 101 adalah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara,pertimbangan kepada kepala daerah. Inspektorat Kota Yogyakarta. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat di setiap. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengambil dokumentasi status tindak lanjut hasil pemeriksanaan. 3. Pengertian Reviu. 3. Tugasnya membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. 11. Kantor Inspektorat Daerah Kab. 6. 8. 2. 1. E-WADUL. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 5 Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Peraturan Pemerintah No. FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Walikota Nomor 189 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta; Inspektorat Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016. Kamis(27/6) Inspektorat Daerah Kota Depok, Jawa Barat berkunjung ke InspektoratDaerah Kabupaten Kulon Progo. Kelembagaan a. informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD; 1. Data primer digunakan untuk memperkuat hasil analisis, berupa hasil wawancara kepada narasumber yang. Menurut Permenpan No 05 Tahun 2008 : Auditor adalah PNS yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintahan untuk tugas dan atas nama APIP. 2. oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana dengan efektif jika dianalsis berdasarkan indikator: a) unsur keakuratan, b) tepat waktu, c) terpusat, d) realistis secara ekonomis, d) realistis secara. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara. Inspektur Pembantu, terdiri dari: a. Senin (9/7), dilaksanakan Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Reguler Pemerintahan Desa, bertempat di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. 2. 27 tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah Penilaian Mandiri Pelaksanaan ReformasiBirokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasibirokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) olehKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Ruang Konsultasi Lt. Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat. Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah unsur pengawas pada Kementerian yang mempunyai tugasAnda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan pemerintah yang mengatur perangkat daerah? Unduh file pdf yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BKN RI. kewenangan daerah otonom. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Kepala Inspektorat tentunya takut kepada sekda dan bupati sebagai atasannya. 10. Melalui kegiatan pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan, Inspektorat Daerah diharapkan mampu menjadi quality assurance terhadap penyelenggaraan urusan keistimewaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. 7. 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di. 3. 1. Selengkapnya . b. Tugas Inspektorat Wilayah I seperti tercantum pada BAB X Bagian ketiga Pasal 101 adalah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara,pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur. Inspektorat daerah memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah serta tugas pengawasan lain yang diberikan kepala daerah kepada inspektorat daerah. Jend. Fungsi : Inspektorat Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi:. 5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah; 3. 2. 295 email : inspektorat@kendalkab. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. SAIPI Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 94). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat di setiap. rumusan masalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun dan Faktor apa saja yang mempengaruhi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Upaya-upaya dan program yang sudah dilaksanakan dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang. informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD; b. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. com INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JATINANGOR, 2019 ABSTRAK Pengawasan Inspektorat merupakan salah satu sistem yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dengan adanya inspektorat sebagai. Pengawasan adalah proses pengamatan pada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan . Lihat Selengkapnya . (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan sertifikasi Manajemen Risiko (2007) Risiko adalah peluang terjadinya bencana, kerugian atau hasil buruk. Secara fungsional, uraian tugas auditor inspektorat mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bogor. 7. disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota. 8. Kelompok jabatan fungsionai adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan. informasi dalamRenja-SKPD sesuai dengan RKPD; c. 9. 3. Sub Bagian Perencanaan adalah Sub Bagian Perencanaan Sekretariat pada Inspektorat. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat. Contact List Fax/Telepon : 0266-221128/ 215136. Sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi. 16. 6. 2. Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output. 5. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum terbaru yang melandasi kedudukan Inspektorat Kabupaten Tegal adalah UU No. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melakukan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di. 1 7. 1 Tugas Inspektorat Daerah Provinsi adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. 11. INSPEKTORAT DAERAH . Uraian tugas menggambarkan peran masing-masing pejabat pengawas pemerintah (auditor) di fungsi pengawasan (Inspektorat). 6. Pengungkit adalah seluruh upayayang. 5. INSPEKTORAT KEUANGAN. penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 2) Konteks sumber daya manusia, adalah tataran identifikasi risiko Inspektorat BPKP meliputi: ketersediaan dan kompetensi pegawai Inspektorat BPKP serta hubungan antar pegawai Inspektorat maupun di luar unit. Inspektorat yang adalah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah, membangun kapasitas seluruh lembaga kerja dalam. disini akan saya akan lebih mengkhuskan penjelasan pada Inspektorat Daerah, pada kelembagaan Inspektorat Kabupaten/kota dijelaskan Dalam Undang-Undang Nomor. 2/2019 tanggal 25 Agustus 2019 hal Pelaksanaan Reviu Inspektorat Daerah Atas Laporan Penyerapan DAK Fisik Dalam Rangka Persyaratan Penyaluran Tahap II. 4. Docx. Arti dari. 6. Sedangkan Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi. riau. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. Inspektorat Daerah: Inspektorat Daerah, juga dikenal sebagai Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten/Kota, merupakan lembaga yang berada di level pemerintahan daerah tingkat I (Provinsi) atau daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Inspektorat merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta untuk kabupaten/Kota perangkat daerah ditambah dengan kecamatan. Koordinasi Pembangunan ZI 2020, 30 April 2020. Salah satu dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam LKPD adalah Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Daerah. Fungsi Inspektorat Koordinasi Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Inspektorat serta melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan kebijakan teknis operasional. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam. Pen gawasan Intern a dalah seluruh proses kegiatan audit ,reviu. Inspektorat Pengawasan Daerah adalah yang selanjutnya disingkat Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat 377Polda yang berada di bawah Kapolda. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 9. 7. 7. yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Inspektorat merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 3. 8. 10. Salatiga melalui Inspektorat Wilayah menurut Perda No. Penilaian Mandiri Pelaksanaan ReformasiBirokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil(Results). Klinik ini adalah d alam rangka Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai early warning system (memberi peringatan dini) dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBAK. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Malang. Bantul mengamanatkan bahwa salah satu dari fungsi Inspektorat Daerah adalah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui audit internal (Sawyer et al. OPTIMALISASI FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH Herdi Setiawan dan Tri Sukirno Putro FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. . Berangakat dari hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Inspektorat daerah dalam pembangunan zona integritas di Kabupaten Tanah Datar. Sebagian besar sepakat bahwa fungsi. I. 4. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran . 5. Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan. adalah BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Adapun tugas dan fungsi Inspektur adalah : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintah desa/kelurahan dengan menyelenggarakan fungsi : 15.